Kemiskinan dan Utang Luar Negeri Indonesia

Oleh Rizki Setiawan

Kemiskinan di Indonesia Dipandang dari Teori Modernisasi

Kemiskinan sangat berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia tidak berkualitas, demikian pula sebalik-nya. Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat., maksud dari sumber daya disini yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian ada juga yang disebut dengan kemiskinan relative yaitu kemiskinan yang yang ditentukan oleh perkembangan kebutuhan masyarakat, tidak hanya kebutuhan fisik saja seperti makanan, tetapi juga kebutuhan pada saat itu seperti pendidikan, kesehatan, dll. Lebih lanjut, kemiskinan disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga menghalangi seseorang memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia, antara lain. 

Pertama, faktor-faktor yang datang dari luar kemampuan seseorang misalnya dengan adanya peraturan-peraturan resmi yang dapat mencegah seseorang memanfaatkan kesempatan yang ada. Kedua, faktor penghambat yang datang dari dalam diri seseorang atau sekelompok orang, misalnya rendahnya tingkat pendidikan.

Lewis (1969) menggambarkan kemiskinan ini muncul karena sekelompok masyarakat tidak terintegrasi dengan masyarakat luas, apatis, cenderung menyerah pada nasib, tingkat pendidikan rendah, serta tidak mempunyai daya juang dan kemampuan untuk memikirkan masa depan. Sementara itu, secara umum kemiskinan diartikan sebagai berada dibawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan di Indonesia sendiri pada Februari 2005 adalah Rp.129.108,- per kapita per bulan. Kemudian terjadi peningkatan sebesar 18,39% selama Februari 2005-Maret 2006 menjadi Rp 152.847,- per kapita per bulan.

Teori modernisasi telah dengan jelas memandang masalah yang ada di dalam (internal) suatu negara lah yang menimbulkan permasalahan pembangunan di negara dunia ketiga, yang dalam hal ini adalah kemiskinan. Teori Modernisasi secara implisit memberikan pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Sementara itu, di Indonesia masih terdapat banyak hal-hal yang masih bersifat tradisional seperti agama maupun budaya tradisional yang masih mengakar dengan kuat.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya acara televisi yang berbau mistis, partai-partai agama, institusi-institusi keagamaan, serta pola berfikir masyarakat yang belum rasional. Maka yang dianggap sebagai masalah internal tersebut adalah budaya dan pranata sosial yang masih bersifat tradisional yang harus segera dihilangkan. Oleh karena itu diperlukan modernisasi sebagai arah pembangunan dimana Amerika serikat dan negara-negara Eropa Barat yang dianggap sebagai negara maju digunakan sebagai acuan model pembangunan.

Selain itu, terlihat juga bahwa terdapat banyak kekurangan yang berasal dari dalam (internal) pemerintahan Indonesia sendiri, yang terlihat dengan keotoriteran rezim ore baru serta KKN yang kerap terjadi di dalamnya, kesengsaraan rakyat Indonesia, serta minimnya perlindungan negara terhadap warga negaranya yang berlangsung selama 32 tahun. Kemudian dalam film the new rules in the world ditunjukkan dengan memberikan contoh pada rendahnya gaji buruh pada perusahaan asing seperti Nike dan GAP yang notabene sebuah perusahaan yang maju di bidang-nya dan mendapatkan laba yang begitu besar dari produksinya.

Kemudian, teori modernisasi menilai komunisme sebagai ancaman pem-bangunan negara dunia ketiga. Jika negara dunia ketiga hendak melakukan moder-nisasi, mereka perlu menempuh arah yang telah dijalani Amerika serikat dan negara-negara Eropa Barat, dan oleh karena itu hendaknya mereka menjauhi komunisme. Untuk tujuan ini, negara dunia ketiga harus melakukan pembangunan ekonomi, meninggalkan dan mengganti nilai-nilai tradisional, dan melembagakan demokrasi politik.

Teori modernisasi juga melihat bahwa untuk melakukan pembangunan ekonomi negara dunia ketiga, sangat diperlukan bantuan dari negara asing, khususnya Amerika Serikat. Karena yang diperlukan negara dunia ketiga adalah kebutuhan investasi produktif dan pengenalan nilai-nilai modern, maka negara maju dapat membantu dengan mengirimkan tenaga ahli, mendorong para pengusaha untuk melakukan investasi di negara dunia ketiga, dan memberikan bantuan untuk negara dunia ketiga.

Teori Modernisasi Tidak Relevan Lagi untuk Menjelaskan Kemiskinan di Indonesia

Namun ternyata Teori modernisasi sekarang ini dianggap sudah tidak relevan lagi untuk menjawab permasalahan kemiskinan di Indonesia. Hal ini di dapat dari banyak penelitian yang membawa kesimpulan bahwa ternyata tidak semua budaya tradisional itu bersifat negatif, namun banyak juga yang bersifat positif. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dove tentang budaya lokal dan pembangunan di Indonesia. Selain itu, paham modernisasi yang mengedepankan intervensi negara asing serta pembangunan yang mengikuti model Amerika maupun Negara-Negara Eropa Barat telah terbukti gagal. Hutang yang melilit Indonesia hampir tidak bisa di bayar, yang terlihat pada sebagian besar pendapatan nasional yang dipergunakan untuk membayar hutang luar negeri.

Hutang luar negeri Indonesia saat ini menurut data BPS (Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia) terhitung pada tahun 2004 mencapai US$136.679 miliar (bila 1$= Rp. 9000,- utang Indonesia sudah mencapai kisaran Rp. 1.230 trilyun), utang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu US$ 78,6 miliar utang pemerintah dan US$ 52 miliar utang swasta. Selain utang Luar Negeri, Indonesia juga mempunyai utang dalam negeri yang jumlahnya mencapai Rp. 650 trilyun. Jika dihitung setiap orangnya, penduduk Indonesia mempunyai utang perkapita sebesar US$1000 atau Rp. 10 juta per orang. Beban inilah yang sekarang dipikul oleh 40 juta orang masyarakat miskin termasuk para bayi yang baru lahir. BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional masih terlalu rendah, yaitu hanya 3,7 persen pada tahun 2002. Akibatnya angka pengangguran terus meningkat yang pada pertengahan tahun 2002 mencapai angka sekitar 9,13 juta jiwa. Kemudian selama tahun 2006 angka kemiskinan meningkat menjadi 17,8 persen. Hal ini tampak pada laju pertumbuhan penduduk yang telah mengalami penurunan, yaitu dari 2,3% pada 1980 menjadi 1,3% pada 2006. Sementara itu angka kelahiran pada tahun 1980 sebesar 4,68% turun menjadi 2,21% pada tahun 2006. Demikian juga halnya dengan angka kematian menurun dari 10,9% pada 2004 menjadi 3,08% pada 2006.

Sementara itu, di bidang ketenagakerjaan pengangguran terbuka mengalami penurunan, yaitu pada februari 2005 sebanyak 10,85 juta jiwa, sementara November 2005 sebesar 11,990 juta jiwa. Pada bulanFebruari 2006 tercatat penurunan sebanyak 11,10 juta jiwa dan pada Agustus 2006 sebesar 10,93 juta jiwa. Angka pengangguran sudah mencapai 38,3 juta jiwa. Dari angka tersebut tercatat 8,1 juta jiwa yang menganggur total atau tidak bekerja sama sekali atau tidak mempunyai penghasilan. Sementara yang 30,2 juta jiwa itu setengah menganggur atau mereka yang bekerja dibawah 35 jam. Dari segi pendidikannya juga terlihat, menurut pendidikan angkatan kerja 59,01 persen adalah tidak tamat SD dan tamat SD, 36,04 persen pendidikan menengah (SLTP, SLTA, atau Sekolah Kejuruan), dan 4,9 persen. pendidikan tinggi (Diploma III). Dengan kondisi seperti ini akan sulit untuk mendapatkan SDM yang berkualitas. Jika dilihat dari ranking Human Development Index (HDI) menyebutkan bahwa Indonesia berada di posisi 102, di bawah negara Asia lainnya seperti Philiphina, Malaysia dan Singapura.

Penjelasan Teori Ketergantungan tentang Hutang Luar Negeri Indonesia

Salah satu permasalahan yang di alami negara dunia ketiga seperti Indonesia sekarang ini adalah seperti hutang negara dunia ketiga terhadap lembaga “bantuan”, yang secara tidak langsung mengakibatkan eksploitasi berlebihan oleh negara maju terhadap negara dunia ketiga yang hanya sedikit sekali memberikan keuntungan pada negara dunia ketiga (data mengenai besar hutang indonesia dijabarkan di atas). Paham kapitalisme yang telah mengakar kuat pada negara maju yang kemudian disebarluaskan ke negara-negara dunia ketiga dalam kenyataannya malah membuat polarisasi regional, atau secara gamblang dikatakan bahwa negara maju semakin maju, sedangkan negara miskin semakin miskin.

Ide dasar untuk membantu negara-negara dunia ketiga dengan cara memberikan hutang secara eksplisit adalah cukup baik, karena dengan bantuan ini diharapkan negara dunia ketiga dapat melakukan pembangunan ekonomi atau dengan kata lain membangun negerinya dengan mencontoh negara-negara yang terlebih dahulu maju. Namun secara implisit sebenarnya dengan adanya bantuan, otonomi pada negara satelit (Indonesia) akan berkurang atau bahkan lenyap sama sekali (Lembaga bantuan seperti IMF maupun World Bank cenderung mendikte negara dunia ketiga karena tidak adanya karakter pada kalangan elite Indonesia).

Indonesia pada awal kemerdekaannya cenderung menentang masuknya lembaga “bantuan” tersebut dan juga meminimalisasi masuknya perusahaan-perusahaan asing sekalipun, yang dikarenakan presiden Indonesia saat itu (Soekarno) menganggap Indonesia akan dapat berkembang dengan tanpa kehadiran “bantuan” dari pihak luar (Indonesia dapat berdikari/ berdiri di atas kaki sendiri). Namun kemudian kekuasaan Soekarno ditumbangkan oleh Jendral Soeharto, yang pada sebagian kalangan diindikasikan didukung oleh Amerika dan Inggris karena Soekarno di anggap tidak bisa diajak bekerjasama oleh mereka dan merasa Soeharto akan memberikan peluang pada mereka untuk melakukan intervensi Indonesia.

Oleh karena itu pemerintahan Soeharto menggunakan teori modernisasi yang di dalamnya identik atau bahkan sarat dengan campur tangan pihak luar negeri. Dari pengalaman orde baru tersebut dapat diambil pelajaran bahwa ternyata “bantuan” yang di berikan oleh negara maju tidak sepenuhnya murni, namun mengandung kepentingan-kepentingan tertentu seperti masuknya perusahaan-perusahaan asing, dan bahkan campur tangan pihak asing dalam pembuatan konstitusi. Hal ini lah yang kemudian disebut sebagai dependensi, atau lebih jelasnya modernisasi ternyata telah membawa negara-negara dunia ketiga terhadap masalah baru, yaitu ketergantungan terhadap negara maju yang disini dijelaskan baik dengan hutang maupun hal-hal lain. Kemudian pada tahun 1998 di Indonesia terjadi reformasi yang hampir menjadi revolusi total.

Namun, usaha untuk mengganti rezim Soeharto yang otoriter mengorbankan banyak hal yang menyebabkan timbulnya krisis ekonomi di Indonesia yang relatif terjadi sampai saat ini. Krisis ini terjadi merata di seluruh daerah, bahkan di Ibu kota negara sekalipun. Krisis ini menimbulkan banyak dampak, yang secara khusus adalah bertambahnya pengengguran dan meningkatnya jumlah kemiskinan. Kemiskinan ini pun menimbulkan banyak dampak seperti penduduk yang mau bekerja apa saja dengan upah yang minim serta tanpa kesejahteraan sekalipun. Oleh karena itu, untuk membuat negara dunia ketiga maju menurut teori ketergantungan harus dilakukan pembatasan atau bahkan pemutusan hubungan dengan luar negeri. Negara harus mampu berdiri sendiri (mandiri/ self reliance).

Teori Ketergantungan sudah tidak relevan lagi untuk menjelaskan besarnya hutang luar negeri Indonesia.

Pada teori ketergantungan dijelaskan bahwa untuk melakukan pembangunan, Indonesia haruslah melepaskan diri dari pengaruh luar negeri. Namun dengan melepaskan diri dari luar negeri adalah sama saja dengan mengasingkan Indonesia di tengah pergaulan negara-negara di dunia. Selain itu, sebenarnya hutang pun sedikit banyak akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan catatan hutang tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk membiayai sektor yang dianggap penting dan pertumbuhannya bagus. Selain itu, teori ketergantungan juga kurang memperhatikan kelemahan yang ada dalam internal negara itu sendiri. Seperti yang terjadi di Indonesia dimana hutang yang diberikan lembaga bantuan ternyata sebagian besar dikorupsi oleh para pemegang pemerintahan, seperti yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya yang mengkorupsi kurang lebih sebanyak 15 Trilyun Rupiah.

Penjelasan Pembangunan di Korea Selatan Dapat Lebih Maju daripada Di Indonesia Dengan Teori Sistem Dunia

Penjelasan mengenai ini dapat diambil dari penelitian yang dilakukan Koo yang menunjukkan adanaya interaksi antara sistem dunia, negara dan kelas di Korea. Dalam penelitian Koo ditemukan bahwa ternyata penjajahan Jepang tidak mengganggu hak milik petani yang kemudian berpengaruh besar terhadap struktur kelas sosial Korea Selatan yang ternyata sangat responsif terhadap program pembangunan. Kemudian selain itu Jepang juga meninggalkan bangunan sarana dan prasarana dasar yang diperlukan oleh Korea dikemudian hari setelah kemerdekaannya, ketika pembangunan industri dalam arti sesungguhnya dimulai.

Selain itu, kemajuan pembangunan Korea Selatan juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Amerika Serikat yang mendukung pembangunan Korea Selatan yang ditujukan untuk membendung melebarnya revolusi komunis di timur jauh. Kemudian Koo mengatakan bahwa sejak tahun 1953 sampai tahun 1958, setiap tahunnya Korea Selatan menerima bantuan Amerika tidak kurang dari 270 juta dolar AS. Ini sama dengan 12 dolar AS penghasilan perkapita pertahun, atau sekitar 15% produk kotor nasional Korea.

Setelah keberhasilan integrasi politik ini dicapai, barulah Korea Selatan secara ekonomis perlahan-lahan terlibat sepenuhnya dalam jaringan sistem kapitalis dunia. Kemudian pada tahun 1950-an Korea Selatan melaksanakan kebijakan industri substitusi import (ISI). Setelah kebijaksanaan ini mencapai batasnya pada tahun 1960-an Korea Selatan mulai masuk secara dinamis dalam tata ekonomi kapitalis ini dengan kebijaksanaan orientasi keluarnya, industri orientasi eksport (IOE). Barulah setelah tahun 1970-an Korea Selatan mulai melaksanakan integrasi industri horizontal dan vertikal. Atau secara umum dapat dikatakan bahwa Korea Selatan dapat lebih maju karena dia mampu membaca dan mempergunakan kesempatan yang ada. Hal ini terlihat dengan adanya usaha Korea Selatan untuk memacu produksi industri garmen ketika industri garmen dunia sedang bergairah, dan kemudian setelah mendapatkan indikasi yang menunjukkan industri garmen mulai meredup, Korea Selatan dengan tanggap segera mengalihkan industri garmen ke industri otomotif maupun elektronik. Dan faktor yang paling dominan dalam keberhasilan pembangunan Korea Selatan adalah Korea Selatan memulai kebijaksanaan industri orientasi ekspornya jauh lebih dulu dibanding negara dunia ketiga lainnya.

Pustaka Acuan

- Suwarsono dan Y. So Alvin. 1994. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

- www.bps.com

- Film “The New Rules In The World”