Kepemimpinan
merupakan faktor kuat pendorong perubahan dalam sistem presidensialisme.
Kekuasaan dan wewenang yang terpisah antara legis latif dengan eksekutif
memungkinkan program pemerintah dapat berjalan meski tanpa dukungan politik.
Namun dalam praktiknya di Indonesia, kebijakan presiden selalu tersandera oleh
tarik-menarik politik legislatif. Tak pelak lagi kalkulasi menuju RI 1 harus
bersifat koalisi minimal antara dua partai atau lebih.
Awal
tahun 2011 ini wacana politik negeri ini diriuhkan oleh calon-calon RI 1 untuk
pemilu 2014 mendatang. Beberapa nama coba diujikan kepada publik (lihat tabel
1). Konsekuensinya koalisi antar partai mulai semakin dinamis.
Kemungkinan
calon pertama adalah Aburizal Bakrie, yang merupakan kandidat terkuat dalam Partai
Golkar. Pada pembukaan Rapimnas 1 partai Golkar Aburizal Bakrie menunjukkan
optimisme bahwa pada Pemilu 2014 mendatang Golkar bisa menduduki kursi RI 1.
Optimisme ini didukung dengan fakta kemenangan Golkar yang mencapai 53 persen
pada pilkada di hampir semua provinsi. Namun pada perkembangannya, Aburizal
mengklarifikasi melalui blog pribadinya bahwa pencalonan tersebut masih
tentatif, dan sekaligus mengungkap bahwa capres Golkar 2014 nantinya akan
ditentukan melalui survei popularitas.
Secara
politis, jabatan Ketua Umum Golkar yang sekarang ini dipegang Aburizal Bakrie
menjadi faktor pendorong terkuat bagi Aburizal untuk mencalonkan diri sebagai
capres, belum lagi dengan posisinya sebagai ketua Sekretariat gabungan. Selain
itu, kekuatan ekonomi yang dimiliki Aburizal juga merupakan nilai lebih
Aburizal dibanding dengan saingan lain dalam internal partai. Menurut majalah Forbes,
Aburizal berada pada urutan kesepuluh dalam peringkat orang terkaya di
Indonesia dengan total kekayaan senilai US$2,1 miliar. Aburizal juga menguasai
saham beberapa media yang dapat digunakannya sebagai medium kampanye. Namun
dalam diri Aburizal terdapat dua negativitas yang bisa mengubur popularitasnya:
terkatungnya nasib masyarakat korban lumpur Lapindo dan dugaan penyimpangan pajak
perusahaan-perusahaan Bakrie Group.
Hatta
Rajasa terlihat berupaya menaikkan popularitas melalui iklan di berbagai media
yang menampilkan dirinya. Kekuatan Hatta adalah pada pengalamannya dalam
kabinet ekonomi yang bisa dimanfaatkan sebagai modal kampanye. Namun begitu,
secara riil partai yang mengusungnya adalah partai minoritas yang hanya
mendapatkan kursi DPR kurang dari sepuluh persen.
Kemungkinan
ketiga adalah Prabowo, yang pada pemilu lalu menjadi calon wakil presiden hasil
koalisi Gerindra dengan PDI-P. Meskipun mengalami kekalahan, beberapa pihak
berkilah bahwa peraihan suara yang hanya 26,8 persen dari pilpres 2009
dikarenakan posisi Prabowo yang hanya menjadi cawapres. Kekuatan Prabowo adalah
pada posisinya sebagai Dewan Pembina Partai Gerindra, Ketua HKTI dan
kemungkinan didukung kembali oleh PDI-P. Namun begitu, Prabowo dibayang-bayangi
dugaan pelanggaran HAM di Timor-Timur dan juga penculikan aktivis tahun
1997-1998.
Sementara
pada PDI-P, popularitas Megawati dianggap telah menurun seiring dengan
kekalahannya pada pemilu lalu. Sementara Tjahjo Kumolo dengan posisinya sebagai
Sekjen PDI-P tidak menjadi jaminan untuk menjadi kandidat, karena kebesaran
PDI-P oleh banyak kalangan dianggap merupakan dampak turunan kharisma Soekarno
kepada Megawati. Dengan begitu Puan Maharani merupakan kandidat yang paling
mungkin menggantikan Megawati dalam pilpres 2014. Namun popularitas Puan
sebagai klan Soekarno yang paling aktif dalam kegiatan partai pun belum sebesar
Megawati, yang membuat PDI-P masih gamang dalam menimbang calon presiden 2014.
Sebagaimana
PDI-P, partai Demokrat juga masih mencari calon yang tepat. Susilo Bambang
Yudhoyono telah menjabat dua kali, sehingga regenerasi menjadi persoalan mutlak
yang harus diselesaikan. Suasana demokratis Partai Demokrat pada kongres partai
yang menghasilkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum tidak serta merta
menghilangkan nuansa regenerasi melalui keluarga SBY sebagai pendirinya.
Seperti yang diungkap The Jakarta Post pada 15 November 2010, SBY terlihat
masih ingin melanjutkan kekuasaan melalui tangan keluarga maupun kerabatnya.
Terdapat sederetan nama yang sedang dipertimbangkan SBY guna melanjutkan
kekuasaan. Indikasi ini diperkuat dengan upaya SBY yang tetap berusaha memegang
kendali Demokrat dengan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai meskipun melepas
jabatan Ketua Umum kepada Anas.
Selain
melalui partai yang sudah mapan, terdapat juga calon yang sedang membangun
kekuatan politik guna mencalonkan diri sebagai presiden. Meskipun selalu
berkilah, upaya Surya Paloh mengembangkan ormas Nasional Demokrat nampak jelas
merupakan penggalangan dukungan politik. Bahkan Nasional Demokrat sangat
mungkin berubah menjadi partai politik karena perkembangannya yang luas dan
cepat. Nasional Demokrat bisa menjadi kekuatan politik yang kuat bagi Surya
Paloh, karena keanggotaannya berasal dari beragam lapisan masyarakat dan
berbagai partai politik.
Kemungkinan
calon yang terakhir tertambat pada Sri Mulyani Indrawati. Sebagai satu-satunya
kandidat dari luar lingkaran parpol, Sri Mulyani diharapkan bisa mengawali era
baru kepolitikan Indonesia. Popularitas Sri Mulyani menguat melalui kinerjanya
dalam reformasi birokrasi pada kementerian keuangan dan juga karena posisinya
sebagai korban politisasi bailout Century. Karakter kepemimpinannya yang
tegas dan kompeten terbukti berhasil memperkuat perekonomian Indonesia. Sri
Mulyani juga dikenal sebagai sosok yang jujur, bersih, dan memiliki integritas
yang kuat terhadap tugas yang diembannya. Satu-satunya ganjalan bagi Sri
Mulyani menuju bursa calon presiden adalah belum adanya dukungan yang kuat dari
partai politik.
Matriks
koalisi Capres-Cawapres 2014
Prediksi
koalisi ini dibangun dengan membatasi pada tiga partai yang mendapat suara
tertinggi serta partai yang mengusung calon presiden pada pemilu 2009 lalu.
Partai
Demokrat mungkin akan beraliansi dengan Golkar, PDI-P, ataupun mengusung calon
Presiden tanpa aliansi. Jika Demokrat mengusung calonnya sendiri maka
kemungkinan kuat Ani Yudhoyono akan menjadi Calon presiden dengan Anas Urbaningrum
sebagai wakil presiden. Dodi Ambardi dari Lembaga Survei Indonesia menyebutkan
bahwa popularitas AniYudhoyono mencapai 75 persen, dan Anas menjadi cawapres
karena posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sementara itu, jika
beraliansi dengan Golkar hampir bisa dipastikan Demokrat hanya mendapatkan
posisi sebagai cawapres, dikarenakan besarnya kekuatan ekonomi dan kekuatan media
Aburizal sebagai kandidat dari partai Golkar. Kemungkinan yang ketiga yang
kemungkinannya sangat kecil bagi partai Demokrat adalah bersanding dengan
PDI-P, karena memang hubungan keduanya selama ini kurang mesra. Ini terjadi
jika Anas sebagai Ketua Umum bersikukuh untuk maju sebagai kandidat meskipun
mendapat tekanan dari Dewan Pembina, yang secara antusias disambut oleh
Megawati karena Demokrat merupakan partai dominan. Selain menjalin hubungan
dengan PDI-P, pilihan terbaik yang dimiliki Anas adalah dengan menjadikan Sri
Mulyani sebagai capres sementara Anas sebagai cawapres karena diprediksi akan
mendulang suara yang cukup besar.
Sementara
itu partai Golkar hingga saat ini belum ditemui tokoh yang mampu menandingi
Aburizal dalam internal partainya. Sehingga jika Golkar tidak beraliansi maka
dalam internal partai akan terjadi perebutan kursi cawapres. Pada kondisi inilah
Surya Paloh bisa kembali masuk ke dalam Golkar menjadi pasangan Cawapres
Aburizal. Selain itu, potensi ekonomi dan media Aburizal akan membuatnya mendominasi
siapapun yang menjadi mitra aliansi. Jikapun Golkar kemudian beraliansi dengan
PDI- P, tentu Megawati tidak akan mau menjadi pasangan cawapres Aburizal,
sehingga kemungkinan aliansi Golkar dengan PDI-P adalah melalui Puan Maharani.
Pencalonan
presiden pada PDI-P juga relatif monoton, dengan pilihan tetap pada Megawati
atau beralih ke Puan Maharani. Dengan tanpa aliansi PDI-P akan mengusung Megawati
sebagai calon presiden dan kemungkinan besar Puan Maharani akan menjadi
cawapresnya meskipun tidak menutup kemungkinan bagi Tjahjo Kumolo, karena duet
perempuan dianggap tidak akan meraup banyak simpati masyarakat. Sementara itu,
pilihan untuk beraliansi kembali dengan Gerindra juga mengecil yang dikarenakan
ambisi Prabowo untuk menjadi capres. Aliansi dengan Gerindra hanya mungkin jika
Puan Maharani yang menjadi perwakilan PDI-P, itupun posisinya sebagai cawapres.
Menerobos
Kebuntuan
Tak
dapat dipungkiri bahwa figur-figur yang mondar mandir di panggung politik
nasional saat ini memiliki nilai keterpilihan (elektabilitas). Tapi kita juga
menyadari bahwa ada nama-nama yang pernah berkuasa tapi tak membawa perubahan
yang berarti. Ada pula yang sedang berkuasa tapi tak memberi terobosan.
Terlebih lagi menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan keboborokan yang
diciptakannya. Setiap dari mereka mencoba melanggengkan klan politiknya
masing-masing. PDI-P sepertinya akan tetap diteruskan oleh keluarga Soekarno,
Golkar diisi oleh para pengusaha kaya, dan Demokrat semakin hari suasananya
semakin ‘kekeluargaan’. Jika pasar politik di masa kini diatur lewat kartel
politik, maka menuju 2014 mereka menggulirkan sistem oligarki, baik itu
oligarki klan politik atau pun klan ekonomi.
Substansi
demokrasi adalah menolak kekuasaan yang dipegang segelintir orang secara
berkelanjutan. Upaya mempertahankan kekuasaan melalui tambatan tongkat estafet
pada kerabat, terlebih anggota keluarga adalah kesalahan fatal. Demokrasi
selalu mencoba menghadirkan kebaruan politik yang diharapkan bisa membawa
perubahan. Namun begitu, Pemilu 2014 mendatang nampaknya tidak menyediakan
pilihan pemimpin yang mampu menghadirkan harapan perubahan. Jika ada kehendak
politik untuk membuat perubahan, maka Sri Mulyani Indrawati (SMI) selayaknya
masuk dalam bursa pemilihan. Jejak rekamnya menunjukkan sejalannya perkataan
dan perbuatan. Perubahan di Indonesia tidak dapat diharapkan dari karakter
individu megalomania, inferior, selalu merasa teraniaya, oportunis,
mengandalkan kebesaran orang lain dari pada kemampuan diri. Indonesia tidak
cukup dipimpin oleh orang baik, tapi juga orang yang berani (courage).
Sri Mulyani dikenal tidak ragu mengambil keputusan, mempertimbangkan
konsekuensi etis dari perbuatannya, dan selalu konsekuen. Integritasnya perlu
diteruskan dengan elektabilitas akan figur dirinya. Partai-partai politik yang
serius dengan reformasi Indonesia sepatutnya mempertimbangkan figur SMI. Sebab kepemimpinan
yang tegas dan memiliki visi jelas menjadi sandaran harapan kemajuan positif
bangsa Indonesia di tengah realita kerumitan reformasi birokrasi dan kesukaran pemberantasan
korupsi.
Analisis
di atas merupakan prediksi awal yang tentutnya akan terus mengalami perubahan,
terutama dengan perolehan kursi partai pasca pemilu legislatif 2014. Titik
pastinya adalah demokrasi mengandung harapan akan kebaruan politik dan kemajuan
kesejahteraan warga, dan dengannya pemimpin Indonesia nantinya harus mampu menghadirkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia RZX
Sumber:
Konstelasi P2D No.29 / Januari 2011
Untuk download Konstelasi No.29 lengkap , klik ->
atau bisa langsung ke www.p2d.org
Comments
Post a Comment