WE ARE WHAT WE EAT

Oleh Rizki Setiawan

Organisasi pangan dunia (FAO) mencatat pada kurun waktu 2001-2003 di Indonesia terdapat sekitar 13,8 juta penduduk yang kekurangan gizi. Sementara berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2005, angka gizi buruk dan gizi kurang adalah 28 persen dari jumlah anak Indonesia. Di sisi lain, di beberapa tempat seperti daerah perkotaan dan pada kelompok ekonomi berkecukupan, obesitas menjadi bagian dari masalah kesehatan. Sekalipun belum ada data resmi yang diungkapkan pemerintah, beragam penelitian menunjukkan angka obesitas yang cukup mencengangkan. Satu di antaranya menyebutkan hingga 4,7% atau sekitar 9,8 juta penduduk Indonesia mengalami obesitas, belum termasuk 76,7 juta penduduk (17,5%) yang mengalami kelebihan berat badan atau berpeluang mengalami obesitas. Lebih menyedihkan lagi, angka obesitas pada anak juga cukup tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh FK UNDIP pada kelompok usia 6-7 tahun di Semarang, didapatkan angka rata-rata obesitas sekitar 12,6%.[1]

Dari data di atas dapat ditarik bahwa malnutrisi telah menjadi persoalan yag mendasar bagi suatu bangsa, karena sumber daya manusia yang berkualitas tentunya sangat dibutuhkan negara, terutama pada kalangan produktif dan anak-anak.

Film “We are what we eat” menceritakan bagaimana manusia terbentuk/ dapat dicerminkan dari apa yang dimakannya. Film ini juga menggambarkan pola makan masyarakat di Amerika Serikat yang mengalami perubahan dengan pola makan yang tidak memperhatikan nutrisi di dalam makanan tersebut. Hal ini dapat ditilik dengan menjamurnya restoran yang menawarkan makanan cepat saji seperti misalnya Mc Donald, KFC, Wendys, dll. Padahal makanan cepat saji tersebut sangat tidak memperhatikan kesehatan, makanan tersebut mengandung lemak dan kolesteroltanpa diimbangi dengan serat yang cukup, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Selain itu, pola makan mereka juga sangat tidak teratur, dan juga dalam film ini ditayangkan sebuah perlombaan makan. Perlombaan makan tersebut sangat tidak sehat karena peserta hanya beberapa kali mengunyah makanan dan langsung menelannya, yang membuat organ pencernaan harus bekerja ekstra keras. Mengunyah makanan yang hanya beberapa kali juga terjadi bukan hanya dalam perlombaan namun juga pada kehidupan sehari-hari.

Hubungan antara pola makan dengan variabel sosiologis

Variabel sosiologis dari film tersebut yang pertama adalah usia. Pada anak-anak dan remaja, malnutrisi terutama terjadi karena asupan gizi yang tidak seimbang. Makanan cepat saji yang bercita rasa lezat memukau anak-anak untuk mengkonsumsinya. Malnutrisi yang terjadi pada anak-anak dan remaja bergantung pada sosialisasi yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga tingkat pemahaman orang tua terhadap keseimbangan gizi akan mempengaruhi anak.

Perkembangan anak dalam hal nutrisi pun terbagi lagi menjadi dua; ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Anak dengan ibu yang tidak bekerja cenderung tidak mengalami malnutrisi[2] karena ibunya dengan segala upaya berusaha agar anaknya makan masakannya, meskipun tidak menutup kemungkinan juga ibunya tidak masak.

Yang kedua pada anak yang ibunya bekerja, yang keadaannya lebih buruk. Pekerjaan telah menggerus waktu perempuan untuk berada di sektor private, sementara itu peran laki-laki yang dibutuhkan dalam sektor private terkadang belum tersedia. Hal ini dapat dilihat misalkan pada perkembangan bayi dibawah enam bulan yang sangat membutuhkan Air Susu Ibu, namun ibunya tidak dapat memenuhinya karena cuti yang diberikan perusahaan tidak lebih dari tiga bulan. Dan bahkan perempuan yang sedang mengandung bisa dikeluarkan dari pekerjaannya, yang membuat beban keluarga yang sedang membesar semakin sulit dihadapi, dan secara tidak langsung mengakibatkan keresahan pada diri perempuan dan sedikit banyak akan berpengaruh pada proses sosialisasi anak. Sementara itu Air Susu Ibu yah tentunya hanya dimiliki oleh ibu saja, tidak dimiliki laki-laki sehingga tidak dapat diwakilkan. Karena itu kebutuhan ASI oleh bayi tidak terpenuhi, yang kemudian susu sapi dipilih sebagai salah satu pengganti ASI dan bahkan pada sebagian masyarakat yang sangat miskin, teh manis dan bahkan air putih dipilih sebagai pengganti ASI. Meskipun susu sapi merupakan pilihan yang lebih baik dari yang lainnya tetap saja mempunyai implikasi negatif karena lemak yang dikandung susu sapi lebih tinggi dibandingkan dengan ASI, karena memang lemak susu sapi disiapkan untuk membangun anak sapi bukan anak manusia. Susu sapi yang diberikan sebelum anak menginjak umur enam bulan akan menimbulkan kegemukan dini pada anak dan kegemukan yang selanjutnya pada umumnya akan terus menunjukkan peningkatan yang luar biasa.[3]

Sedangkan pada orang dewasa, malnutrisi terjadi dikarenakan tingkat pengetahuan gizi yang rendah, pengaruh pekerjaan, maupun pengaruh dari gaya hidup. Masyarakat yang bekerja sebagai buruh lebih rentan terserang malnutrisi, yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan akan gizi dan beratnya pekerjaan yang dilakukan, sehingga mereka terkadang malas makan ataupun memilih makanan cepat saji. Buruh di Amerika terutama leih memilih makanan cepat saji karena harganya yang relatif murah dibandingkan dengan makanan dengan gizi yang seimbang.

Satu generasi yang lalu, sekitar ³/₄ jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli makanan di Amerika digunakan untuk mempersiapkan makanan dirumah, tapi sekarang, sekitar setengah dari jumlah belanja makanan itu dihabiskan di restoran (terutama di restoran fast food).[4]lain halnya dengan masyarakat dengan tingkat pekerjaan yang lebih mapan; tingkat pengetahuan gizi mereka cukup baik dan juga uang bukan menjadi kendala bagi mereka. Namun malnutrisi juga dapat menyerang masyarakat kelas atas ini dengan life style (gaya hidupnya). Masyarakat kelas atas kerap mengadapan pesta, sementara dalam pesta tersebut makanan yang disajikan pun jarang ada yang memenuhi kebutuhan gizi. Hampir sama dengan kelas pekerja, tingkat kesibukan pekerjaan yang tinggi juga kerap membuat mereka lupa makan, namun pada umumnya mereka dengan mudah mengatasinya karena mereka sering cek kesehatan dan diberi saran oleh dokternya.

 Kemudian ditilik dari variabel ras, orang kulit putih lebih dominan mengkonsumsi daging sebagai makanan utama dan sayuran jarang dipilih sebagai menu makan. Kemudian orang Asia putih, yang mengkonsumsi ikan setengah matang sebagai menu favorit dan sayuran juga cukup dipilih sebagai menu makan. Kemudian pada orang Asia seperti Indonesia, daging jarang dikonsumsi dan ikan pun hanya dikonsumsi sebagian masyarakat, dan sayuran termasuk menu favoritnya karena mereka merasa kurang puas jika makan tanpa sayuran.

Perbedaan penyakit di negara maju dengan negara berkembang

Perbedaan penyakit antara negara maju dengan negara berkembang tidak begitu berbeda, yang berbeda terlebih hanya pada prosentase/ tingkat pengidapnya. Sebagai contoh, Amerika sebagai negara maju mempunyai banyak penduduk pengidap obesitas. Sementara itu, di Indonesia sebagai perwakilan negara berkembang, yang terjadi adalah lebih parah yaitu terdapat juga masyarakat yang mengidap obesitas namun juga tidak sedikit penduduk yang mengalami kekurangan gizi.

Perbedaan yang cukup mencolok antara negara berkembang dengan negara maju terlihat dari pelayanan kesehatan, tingkat pertumbuhan penduduk, maupun tingkat pendapatan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari artikel “Health System in Developing Country : Anthony Hall” yang menanggapi para pembuat kebijakan di negara berkembang yang memiliki beban kesehatan ganda, mendeskripsikan beban penyakit dengan berpegang pada tingkat kelahiran dan kematian. Meliputi gambaran tentang sistem kepedulian akan kesehatan di negara berkembang, diikuti dengan kecenderungan pembiayaan dan penyerahan pelayanan kesehatan dan memperhatikan kebijakan yang berkenaan dengan farmasi.

Pada umumnya di negara berkembang tingkat pertumbuhan penduduknya relatif tinggi, GNP perkapitanya rendah, standar tempat tinggal yang rendah, termasuk juga standar kesehatan, pendidikan, perumahan dan sanitasi yang memprihatinkan menyebabkan bibit penyakit mudah menjangkiti mereka. Pemukiman yang tidak teratur, terpola dan terprogram menyebabkan penyakit mudah menyebar. Terlebih dengan keadaan ekonomi yang lemah membuat mereka tidak mampu membiayai pengobatan di Rumah Sakit. Pemerintah pun tidak mampu menyubsisi pengobatan karena APBN yang rendah dan kalaupun memberikan subsidi, tingkat subsidinya cukup rendah.

Berbeda dengan apa yang terjadi di negara maju, kesejahteraan baik dari segi pelayanan kesehatan, perumahan dan pendidikannya sudah terpenuhi dengan baik. Tak heran bahwa beban penyakit yang diderita masyarakat di negara berkembang dan di negara berkembangpun berbeda. Dilihat dari segi pemukiman di negara berkembang yang sangat memprihatinkan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, penyakit yang dideritapun sesuai dengan keadaan pemukiman tersebut, seperti penyakit menular, malaria, busung lapar, TBC, Polio,dan sebagainya. Sedangkan dinegara maju notabene baik akan kesejahteraan pelayanan kesehatannya namun tidak baik dalam mengelola pola makannya, penyakit yang diderita seperti penyakit jantung, kolesterol, dan diabetes. Seperti yang dijelaskan dalam artikel “Health System in Developing Country : Anthony Hall” bahwa di negara berkembang penyakit yang banyak terjangkit adalah penyakit-penyakit menular dan busung lapar. Sedangkan dinegara maju penyakit yang banyak terjangkit adalah penyakit dalam (comunicable disease).

Namun artikel ini tak sepenuhnya benar karena di negara berkembang seperti yang telah dijelaskan di atas, masyarakatnya juga banyak yang mengidap penyakit yang disebabkan pola makan. Seperti misalnya penyakit diabetes yang justru mayoritas terjadi di negara berkembang (dua per tiga pengidap diabetes berasal dari negara berkembang). Dan Indonesia dengan 5,7 juta penderita diabetes menjadi negara keenam tertinggi dalam jumlah angka kejadian diabetes di bawah India, Cina, AS, Pakistan, dan Jepang. [5]Kemudian juga penyakit jantung koroner yang ddiidap oleh masyarakat di negara maju maupun negara berkembang. Penyakit ii terjadi disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, sehingga menyebabkan pembuluh darah menyempit karena timbunan lemak, yang membuat jantung kekurangan oksigen. Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1972, penyakit kardiovaskuler masih di peringkat ke-11 penyebab utama kematian di Indonesia. Tahun 1986 naik ke urutan ketiga. Dan kemudian pada tahun 1992 dan 1995 berada di urutan pertama.[6]

Kebijakan sosial untuk pola makan yang tidak sehat

Kebijakan ini dirumuskan sesuai dengan penjelasan pada bagian pertama; hubungan variabel sosiologis dengan pola makan. Variabel sosiologisnya adalah kesetaraan gender (emansipasi wanita); kebijakan pekerja perempuan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, gaya hidup masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Kesetaraan gender memang sangat diperlukan dalam negara yang menerapkan asas demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Namun acapkali kesetaraan gender dianggap sebagai sebuah proses untuk menyamakan peran dan kedudukan perempuan dengan laki-laki di ruang publik. Padahal yang merupakan tujuan inti dari kesetaraan gender itu bukanlah untuk menyetarakan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan, namun terlebih untuk memberikan keadilan bagi keduanya. Perempuan mempunyai kebutuhan yang lebih dibandingkan laki-laki seperti misalnya hamil, melahirkan, menyusui, maupun menstruasi. Oleh karena itu, kebijakan sosial yang dibuat nantinya harus memperhatikan hak istimewa perempuan. Contoh kebijakan yang dapat diambil seperti; memberikan cuti yang cukup untuk perempuan untuk melewati fase kehamilan, melahirkan sampai menyusui demi terciptanya individu (bayi) baru yang melewati masa sosialisasinya dengan tepat. Kemudian juga, tingkat pendapatan harus disesuaikan dengan pekerjaannya, bukan didasarkan jenis kelaminnya. Karena seringkali pendapatan perempuan didesain oleh kebijakan pemerintah agar lebih rendah dari pendapatan laki-laki.

Kemudian yang kedua tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pada umumnya sejalan dengan tingkat pengetahuan tentang gizi. Karena itu, dalam pendidikan formal, pengetahun gizi harus diberikan secara intensif dan mendalam, agar masyarakat dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pendidikan pun harus di subsidi agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkaunya. Melalui pendidikan ini pula gaya hidup masyarakat diluruskan agar sejalan dengan gaya hidup yang sehat dan produktif. Kebijakan dalam pendidikan juga harus ditekankan bukan hanya pada penguasaan materi, namun juga penerapanya dalam kehidupan, karena selama ini kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan cenderung hanya menekankan pada aspek penguasaan materi.

Sejalan dengan itu, pendidikan dalam bidang studi kesehatan seperti kedokteran, kebidanan, maupun kesehatan harus ditingkatkan. Karena selama ini kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia belum selengkap negara-negara maju, dan juga biaya untuk menempuh pendidikan ini sangatlah mahal, yang membuat masyarakat harus mempunyai banyak uang untuk menempati profesi dokter. Ini kemudian juga berakibat pada membengkaknya biaya kesehatan (seorang dokter menganggap dirinya telah menghabiskan biaya yang sangat besar untuk menjadi dokter dan karenanya harus mendapat imbalan yang besar juga). Profesi dokter tak lagi sebagai profesi pelayan masyarakat demi kemanusiaan namun untuk mengejar kekayaan semata.

Pelayanan kesehatan harus bersinergi dengan pendidikan, karena dengan mengetahui serta mengaplikasikan gaya hidup sehat, biaya untuk pengobatan relatif kecil. Kemudian juga, untuk menunjang kesehatan, pembelanjaan negara untuk kesehatan juga perlu ditingkatkan. Dalam artikel “Health System in Developing Country: Anthony Hall” juga disebutkan bahwa pembelanjaan untuk kesehatan tidak pernah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Di dalam artikel ini diterangkan bahwa pada negara maju 88% total pembelanjaan yang disimpan di negara OECD, hanya untuk memenuhi 15%nya penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Sangat kontras dengan apa yang terjadi di negara berkembang di Asia, yaitu dari 60 % penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan, namun pembelanjaan untuk kesehatan keseluruhan hanya mencapai 3,4%nya saja. Pertentangan serupa terjadi dibanyak negara berkembang, seperti tidak adanya realisasi anggaran kesehatan untuk rumah sakit dasar dan  peralatan rumah sakit yang canggih. Maka kebijakan pemerintah harus mendorong usaha-usaha perbaikan pelayanan kesehatan, dan juga pada pemerataannya. Karena selama ini (di Indonesia) sering terjadi pelayanan kesehatan di pusat yang sangat memadai dan pelayanan kesehatan di daerah yang amat menyedihkan. Pemerintah pusat dalam hal ini harus memberikan support baik APBN maupun dengan kebijakan nasional untuk memacu daerah-daerah untuk meningkatkan fasilitas kesehatannya.

Penyuluhan langsung pada masyarakat tentang penyakit-penyakit yang banyak didera masyarakat pun memegang peranan yang penting. Seluruh stake holder mulai dari masyarakat, mahasiswa, LSM, perusahaan dan lembaga pemerintah dapat dilibatkan dalam menunjang kegiatan ini. Penyuluhan yang diberikan dapat dimulai dari penjelasan penyakit, cara mengidentifikasi gejalanya, cara penanggulangannya (pencegahan dan pengobatan) maupun meningkatkan kemampuan memelihara kesehatan, serta motivasi membuat perubahan yang diperlukan dalam hal gaya hidup.

Kemudian yang terakhir, manajemen dalam pelayanan kesehatan masyarakat pun harus dipermudah, terutama bagi masyarakat kelas bawah. Karena banyak juga pasien yang meninggal dirumah sakit sebelum mendapatkan perawatan karena proses administrasinya yang bertele-tele. Selain itu, pencegahan penyakit dengan cara vaksinasi (imunisasi) yang secara luas untuk mencegah penyakit seperti campak, hepatitis, dan penyakit lainnya juga sangat penting untuk dilakukan. Ini terutama karena biaya pencegahan penyakit lebih murah dari pengobatannya. Posyandu sebagai sarana kesehatan yang dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang ada sudah bagus dan perlu ditingkatkan dan perlu pemerataan di seluruh daerah.

Dengan bersandar pada penjelasan di atas dapat dipahamilah bahwa kesehatan merupakan faktor penting suatu bangsa, yang terkait baik dengan pembangunan ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Indonesia pada saat ini tengah dihimpit segala permasalahan yang berat dan juga rumit untuk dipecahkan. Beban pemerintah sangatlah berat dalam menangani permasalahan ini, oleh karena itu untuk mengatasinya peran pemerintah beserta kebijakannya saja tidak cukup, namun juga memerlukan partisipasi aktif yang terintegrasi dan terkoordinasi dari semua stake holder yang terlibat mulai dari pelayan kesehatan, tenaga medis, mahasiswa, masyarakat umum, tokoh-tokoh masyarakat, sampai dengan para pengusaha. Semua dilakukan semi terciptanya manusia yang sehat dan berkualitas di Indonesia, dan bahkan di dunia..,

---

[1] http://www.koalisi.org/detail.php?id=408&m=2&sm=24, di akses tanggal 20 desember 2007

[2] Malnutrisi adalah istilah umum untuk suatu kondisi medis yang disebabkan oleh pemberian atau cara makan yang tidak tepat atau tidak mencukupi. Malnutrisi selain berarti undernutrition dapat juga berupa overnutrition. Lihat dr. M.Ikhsan Mokoagow: Menilik Malnutrisi dari Sisi yang Berbeda, http://www.koalisi.org/detail.php?id=408&m=2&sm=24.

[3]  http://202.155.5.44/index.php?option=articles&task=viewarticle&artid=297&Itemid=3, di akses tanggal 20 desember 2007

[4] Sutrisno, Mudji. Cultural Studies: Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan. Penerbit Koekoesan. Depok: 2007. hlm. 196.

[5] http://kompas.com/kompas-cetak/0309/07/iptek/548612.htm. diakses pada tanggal 23 Desember 2007.

[6]  www.gizi.net, diakses pada tanggal 23 Desember 2007.